Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

             Sumber gambar : materibelajar.co.id


Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalan perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Upaya ini digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Banyak sekali ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Perwujudan nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai sekarang. Berikut penjelasannya.

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Sumber gambar : sarisejarah.com

Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam negri maupun luar negri.

Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut, diantaranya sebagai berikut.

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 
Di Madiun pada tanggal 18 Seotember 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan.

b. Pemberontakan Darul Islam

Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. Tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam Sebenarnya.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru.

RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian didirikan pemerintahan dalah pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI)

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual tahun 1957-1958 di Sumatra dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintah yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

APRA merupakan milisi yang didirikan oleh kapten KNIL, Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid ||, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta.

APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, diantaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.


2. Masa Orde Lama (1959-1966)

Sumber : https://www.indonesia-investments.com

Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara, berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno.

Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI Tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diantaranya sebagai berikut.

a. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan Tap. MPRS No. XX/1963,yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas.

b. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

c. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden.

Pada periode ini, terjadi Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara uni soviet serta mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.


3. Masa Orde Baru

Sumber gambar : https://serbukindonesia.org

Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 20 September 1965, yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkan PKI dengan seluruh organisasi dibawah naungannya, dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya Pengumuman Penyerahan Kekuasaan Pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967.

Perpindahan kekuasaan ini, dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalan TAP. MPR NO. XXXIII/MPRS/1967, yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya pemilu.

Era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi pertama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD RRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada masa ini Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR,MPR,DPA,BPK dan MA) maupun yang bersifat instruktur (RSM, Partai Politik dsb). Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada jumlah 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivitas politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran sepertu Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dan Harian Bernas Yogyakarta dan lain-lain.

4. Masa Reformasi (1998 - sekarang)

Sumber gambar : http://robbie-alca.blogspot.com

  Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan, akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasan tersebut, di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.

  Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga nemicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain di era ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Hal ini ditandai dengan adanya konflik daerah, tawuran, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah.

Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya perkembangan bangsa-bangsa. Negara negara di dunia mulai menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kedalam negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

  Kewaspadaan dan kesiapan, harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal inj lebih penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang. Cita cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan.


Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa, jika ada saran ataupun kritikan silahkan berkomentar dibawah. Saya pasti akan menerima saran ataupun kritikan dengan baik jika anda menggunakan bahasa yang baik.
LihatTutupKomentar